Sejarah
PERIZINAN MERUPAKAN SUATU DASAR DALAM MELAKSANAKAN SUATU KEGIATAN SECARA LEGAL SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN BENGKULU UTARA DIAWALI DENGAN DIBENTUKNYA UNIT PLAYANAN SATU ATAP (UPSA) YANG BERJALAN DARI TAHUN 2002 SAMPAI DENGAN TAHUN 2013 DIBAWAH KOORDINATOR BAGIAN ADM. EKONOMI.
SELANJUTNYA UPSA BERUBAH MENJADI UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (UPPTSP) YANG DISELENGGARAKAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKULU UTARA.
UPPTSP MERUPAKAN UNSUR PENUNJANGTUGAS BUPATI DIBIDANG PELAYANAN PERIZINAN SECARA TERPADU DAN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH DI BAGIAN ADMINISTRASI PENANAMAN MODAL.
UPPTSP MEMPUNYAI TUGAS MELAKSANAKAN KOORDINASI DAN MENYELENGGARAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU DENGAN PRINSIP KOORDINASI, INTEGRASI, SINKRONISASI, KEAMANAN DAN KEPASTIAN BERDASARKAN ASA OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN.
STRUKTUR ORGANISASI UPPTSP TERDIRI ATAS :
- KEPALA UPPTSP, OLEH KEPALA BAGIAN ADM PENANAMAN MODAL SETDAKAB BENGKULU UTARA.
- KOORDINATOR UPPTSP, OLEH KASUBBAG FASILITASI PERIZINAN DI BAGIAN ADM PENANAMAN MODAL SETDAKAB BENGKULU UTARA.
- SUB KOORDINATOR, OLEH KASUBBAG DI BAGIAN ADM PENANAMAN MODAL SETDAKAB BENGKULU UTARA.
- TIM TEKNIS YANG BERASAL DARI DINAS INSTANSI TERKAIT.
UPPTSP MELAYANI 25 PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERDASARKAN KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 110 TAHUN 2014 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN/ NON PERIZINAN KEPADA KABAG. ADM. PANANAMAN MODAL SETDAKAB BENGKULU UTARA.
PADA TAHUN 2015 DIBENTUK BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKULU UTARA (BPMPPTSP) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKULU UTARA.
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKULU UTARA (BPMPPTSP) MULAI AKTIF MELAYANI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BULAN FEBRUARI 2015. PADA AWALNYA JUMLAH PERIZINAN/ NON PERIZINAN YANG DILAYANI BPMPPTSP KABUPATEN BENGKULU UTARA SEBANYAK 100 PERIZINAN/ NON PERIZINAN, KEMUDIAN TERBIT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAH DAERAH YANG DIDALAMNYA TERDAPAT PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN UNTUK BIDANG PERTAMBANGAN DAN KEHUTANAN MENJADI WEWENANG PEMERINTAH PROVINSI. JADI HINGGA SAAT INI JUMLAH PERIZINAN/ NON PERIZINAN YANG DILAYANI BPMPPTSP KABUPATEN BENGKULU UTARA SEBANYAK 81 PERIZINAN/ NON PERIZINAN YANG TELAH DILIMPAHKAN OLEH BUPATI BENGKULU UTARA KEPADA KEPALA BPMPPTSP KABUPATEN BENGKULU UTARA BERDASARKAN KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 503/437/BPMPPTSP/2015.