Kepala Dinas DPM Kab. Bengkulu Utara sedang berdiskusi dengan Bpk. Riki Arif Gunawan Kasubit Tekhnologi Keamanan Informasi di Kementrian Kominfo beberapa waktu yang lalu mengenahi Tanda Tangan yang berbasis Elektronik hal ini sesuai dengan saran dari pada KPK untuk mempercepat proses dan pemberian kepastian lamanya proses perizinan selesai.

Disamping berkonsultasi dengan Kominfo kami juga berdiskusi  dengan Bpk. Basuki Haryono dan Ismail Tim Korsupgak KPK dengan menghasilkan beberapa saran dan arahan sbb :

  1. DPM harus memberikan pelayanan kepada publik dengan memenuhi khaidah – khaidah tata kelola yang baik seperti transparansi dan kepastian dalam pelayanan seperti jenis izin, waktu yang diperlukan, Dokumen yang dibutuhkan saat rekomendasi, besaran biaya yang dibayar dan Kanal Pengaduan.
  2. Penerimaan Dokumen dan pemberian nomor sekaligus melalui loket
  3. Rekomendasi dari Dinas Teknis agar diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dan Tim Teknis berada dalam ruangan tersendiri untuk memudahkan komunikasi dengan DPMPTSP.
  4. Disediakan Ruang untuk berkonsultasi bila pemohon tidak dapat diluluskan atau tidak diterima dan hasil konsultasi harus di dokumentasikan.
  5. Adanya Tracking penelusuran status pemohon.
  6. Pencetakan Surat Izin sebisa mungkin tidak tergantung kepada kehadiran dari pada Kepala DPMPTSP dan perlu dilakukan secara elektronik
  7. Pengaduan dari pemohon melalui surat elektronik dengan mencantumkan nomor regristasi.
  8. Pembayaran Retribusi tidak di lakukan di Dinas Teknis tetapi melaui Bank yang ditunjuk.
  9. Nilai Retribusi harus dicantumkan dalam Surat Izinyang di terbitkan DPMPTSP baik itu yang gratis maupun yang ada retribusinya, tujuannya agar memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak menggunakan calo atau pihak lain. ( Eko )